Selamat Datang di penadiksi.com | *Mohon maaf jika terjadi plagiat/copy karya kalian oleh penulis di web ini, segera laporkan ke penadiksishop@gmail.com karena kami bergerak dalam pengembangan penulis, baik untuk pemula atau profesional dan keterbatasan kami dalam penelusuran terkait karya, kami ucapkan Mohon Maaf🙏*

Ketiadaan Relevansi Antara Definisi dan Aktualisasi Demokrasi - Theo Kiik

Sumber gambar : https://pixabay.com/id/vectors/suara-kotak-pilih-pemungutan-suara-2864318/

Ketiadaan Relevansi Antara Definisi dan Aktualisasi Demokrasi


Negara Indonesia telah merdeka sejak 78 tahun yang lalu. Dan sistem pemerintahan orde lama yang diterapkan pemerintahan pada masa itu telah direbut kembali oleh para pejuang reformasi pada tahun 1998.


Perjuangan reformasi dan gerakan politik di zaman itu meninggalkan ribuan makna yang kini masih tersimpan rapi di dalam buku-buku tua yang hanya ada di rak lemari perpustakaan. 


Pikiran-pikiran kritis didokumentasikan, dilayangkan ditujukan kepada pemerintah sebagai usul dan saran bahkan berujung pada demonstrasi jika kepentingan masyarakat umum dirugikan. Namun sayangnya semua itu hanya sekedar suara sumbang. Roda pemerintahan dikendalikan oleh pengambil kebijakan. 


Karena itu, saat ini, semua persoalan rakyat tidak lagi ditanggulangi oleh pemerintah. Justru disaat rakyat tengah menderita, pejabat malah berpestapora. 


Siapa yang bicara soal penderitaan rakyat yang dikorupsi oleh pejabat. Tidak ada. Tidak disadari negara sedang menghisap keringat rakyat lewat sistem pembayaran pajak oleh rakyat yang dikelola oleh negara kemudian disalurkan kembali kepada rakyat dalam bentuk bantuan. Syukur-syukur kalo tidak dikorupsi, tetapi jika dikorupsi maka rakyat hanya dapat yang tersisa. Sesungguhnya, konsepsi definisi kemerdekaan yang bernostalgia tentang senasip dan sepenanggungan itu tidak ada di Indonesia. Rakyat tetap rakyat, dan pejabat tetap pejabat. 

Baca Juga : [Puisi] Pertama Sampai Ketujuh - Egi David Perdana


Para pejabat sedang membentuk jaringan kuasa yang tersistem. Jika terdapat anggota penguasa yang melalaikan anggaran tinggal berlindung pada yang kuasa. Al hasil, rakyat tetap berada dalam posisi dijajah oleh negaranya sendiri.


Demokrasi dan politik ialah dua ideologi yang tidak saling melepas. Keduanya terikat dalam suatu sistem kehidupan manusia yang pragmatis. Keduanya mempunyai definisi yang sangat berbeda namun dalam pelaksanaannya keduanya selalu berjalan beriringan. Ia, titik terakhir dari politik ialah demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.


Dari rahim bangsa ini pula, terus lahir kader-kader kritis, jujur dan militan namun apa guna tak ada taring. Bahkan menggonggong saja dibungkam sistem. Mekanisme penguasa ialah menarik kader kritis ke dalam sistem pemerintahan agar tidak ada yang mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat. Kader kritis difasilitasi untuk tampil di depan podium demokrasi, bicara berapi-api, terus membeberkan data apik yang tujuannya adalah memenangkan jagoan hingga kelak korup pun dibungkus, dibalut, dibingkai dalam potret kejahatan luar biasa yang tidak terpampang keluar sistem pemerintahan.


Karena itu, kejahatan terus tumbuh subur di ladang ibu Pertiwi, penguasa akan semakin makmur dalam kehidupan ekonomi dan gaya hidupnya sedangkan rakyat dipaksa hidup sesuai alur proses hidup dalam kesederhanaan. 


Pada kenyataannya, demokrasi telah jauh dari definisinya. Demokrasi telah kehilangan maknanya. Demokrasi bahkan telah mati dan rakyat hanya meratap mengiringi kepergiannya.

Baca Juga : [Puisi] Pemilu Mencari Siapa - Mbah Kung Didik S.


Politik telah mengeliminasi definisi demokrasi ; Pemerintahan dari rakyat untuk pejabat dan seterusnya. 


Andai para pejabat di negeri ini jujur, makan dan minum dari gajinya sendiri, tanpa memotong, mengambil hak milik rakyat. Maka sudah dipastikan bahwa negara ini sudah maju dan tidak ada daerah yang dikategorikan tertinggal.


Malaka, 09 Mei 2024.

Diberdayakan oleh Blogger.
close